Presiden ingin tempe dan tahu tidak hilang dari
pasar
Seperti banyak berita yang bermunculan bahwa keberadaan tempe dan
tahu saat ini mungkin akan ditiadakan dikarenakan biaya bahan produksi yang sangat
mahal yaitu kacang kedelai. Mendengar hal itu presiden republik Indonesia yaitu
Bpk. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara yang diwakilkan oleh juru bicara
presiden yaitu Bpk. Julian di kantor presiden Jakarta, selasa 24/7 sebagaimana
dikutip Tribunnews.com beliau mengatakan bahwa masalah tersebut menjadi salah
satu perhatian pemerintah dan menurut beliau masalah ketersediaan atau stok
kedelai sebagai bahan baku utama pembuatan tempe dan tahu menjadi perhatian
bersama dimana semua pihak yang memiliki andil untuk bisa mengupayakan agar
tidak terjadi kelangkaan dan harga yang meningkat.
Seperti berita yang sedang beredar sekarang bahwa tahu dan tempe
dipastikan bakal menghilang dari Jakarta, bahkan diseluruh penjuru tanah air. Seperti
yang dikutip dalam media Kompas bahwa ribuan produsen tempe dan tahu mogok
kerja, mereka menuntut pemerintah mengambil alih tata niaga kedelai agar dapat
membantu para produsen perajin tempe dan tahu mendapatkan harga kedelai yang
lebih murah. Sejak Mei lalu, harga kedelai sudah mencapai Rp. 8200 per kilogram
dari harga sebelumnya yaitu Rp. 5500 per kilogram. Dan masalah ini juga turut
mengundang banyak argumentasi salah satunya adalah dari wakil ketua komisi IV
DPR RI yaitu Bpk. Firman Subagyo beliau mengatakan bahwa hilangnya tahu dan
tempe di pasaran tidak lepas dari permainan spekulan dan pelaku kartel kedelai.
Dimana dalm teori ekonomi supply ( stok ) dan demand ( permintaan ) ini yang
selalu dimanfaatkan oleh para kartel pada saat event tertentu seperti ramadhan,
natal,tahun baru. Ketika kebutuhan meningkat dan bahan baku tidak tersedia maka
akan terjadi gejolak lonjakan harga yang nyaris tidak terkendali, oleh karena
itu pemerintah harus menangani secara serius terhadap persoalan pangan dan
termasuk tahu dan tempe. Jika bahan baku kedelai dikendalikan pelaku dagang
dengan sistem kartel ini akan sangat berbahaya. Bahkan ada argumentasi yang
menyatakan bahwa pemerintah harus sudah merubah kebijakannya mengingat
kebutuhan 9 bahan pokok pada saat menjelang ramadhan. Tetapi sebaliknya pemerintah
cenderung melepas semuanya ke pasar bebas yang akhirnya sangat merugikan
masyarakat.
Sumber : warta kota rabu, 25 Juli 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar