Kamis, 19 April 2012

LedakanPenduduk Jakarta LebihCepat……


LedakanPenduduk Jakarta LebihCepat……
Sesuai dengan judul ditas maka munculah pertanyaan yaitu mengapa ledakan penduduk di Indonesia menjadi lebih cepat….?
Jawaban dari pertanyaan diatas adalah karena Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan pendatang untuk mendapatkan haknya yaitu hak dalamm memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI  Jakarta telah dari setahun menetap di Jakarta. Kemendagri imelalui surat yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2011 bernomor 471.13/5.266/.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Purba Hutapea mengatakan instruksi tersebut memerintahkan pemerintah daerah untuk mendata penduduk yang telah berdomisili lebih dari satu tahun tanpa memrlukan surat keterangan pindah dari daerah asal.
Tetapi sebenarnya dengan hanya bermodal surat pengantar dari RT/RW saja jumlah penduduk akan meningkat hingga ratusan ribu orang. Hal ini nyatanya justru dapat menjadi suatau beban yang membebani APBD DKI  Jakarta, yakni terkait dengan biaya pendidikan, kesehatan, dan infrastuktur di ibukota.
Sedangkan banyak orang beropini bahwa sistem administrasi penduduk memang sudah seharusnya dilakukan di Jakarta, sehingga setiap penduduk memiliki kepastian dimana ia berdomisili. Selain itu ledakan penduduk memang akan tetap terjadi hanya saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi ledakan penduduk yang berlebihan adalah dengan memperhatikan lebih dalam tentang surat pengantar dari RT/RW dimana sebaiknya hal tersebut jangan sampai diberikan kepada asal orang tanpa tau keberadaan dan tempat tinggalnya yang jelas.

UU Pemilu 2014 AkhirnyaKeluar……..


UU Pemilu 2014 AkhirnyaKeluar……..
Selamaini yang menjadi suatu materi utama dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum adalah tentang metode perhitungan konversi sisa suara yang akhirnya diputuskan melalui pemungutan suara(voting).
Hasil voting berakhir dengan penetapan konversi suara habis di daerah pemilihan(dapil) dengan metode kuota murni sebagai keputusan DPR.
Model pengambilan keputusandengan suara terbanyak itu dilakukan untuk memilih konversi suara habis di dapil dengan metode kuota murni atau metode divisor dengan varian webster habis di dapil.
Dalam voting terbuka yang dilakukannyatanya metode kuota murni dipiliholeh 342 peserta rapat paripurna yang diikuti sebanyak  530 anggota DPR, sementara metode perhitungan Webster dipilih 158peserta.
Tetapi pada dasarnya masalah konversi suara ini merupakan salah satu ganjalan utama dalam pembahasan RUU  Pemilu selama berhari-hari lamanya. Dan setelah dicapai kesepakatan bersama melalui voting terbuka akhirnya pimpinan sidang yaitu Ketua Dewan DPR Pramono Anung akhirnya mengetokan palu pertanda masalah tersebut telah selesai.
Selain daripada itu ternyata terdapat juga materi lain dalam RUU tersebut yang menjadi bahan perdebatan alot antara fraksi-fraksi tentang masalah parliamentary threshold(PT) sebesar 3,5 persen,sistem proporsional terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD.
Dengan disepakati PT 3,5 persen berarti aspirasi sejumlah partai kecil yang selama ini tak mendapatkan kursi di DPR RI,tapi eksis di daerah tingkat I dan II tidak diakomodasi.

distribusi pendapatan nasional & kemiskinan


BAB 8
Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan
Distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia
Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan.
Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan.
Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.
Distribusi pendapatan
Perbedaan pendapatan timbul karena :
• Adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi
• Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula

Alat ukur distribusi pendapatan:
Gini Ratio (koefisien Gini) biasanya ditunjukkan dengan kurva LORENZ yang menunjukkan hubungan kuantitatif antara prosentase penerimaan pendapatan penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama satu tahun.
Kemiskinan menurut beberapa ahli:
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
·         penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
·         penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
·         penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
·         penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
·         penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Kemiskinan menurut beberapa ahli:
·         BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.
·         Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.
·         Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
·         Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik
·         Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
·         Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefisnisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material.
·         Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.
·         pertumbuhan dan pemerataan dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia selama ini.



STRUKTUR PRODUKSI


BAB 7
Strukutur produksi
Pengertian GDB
Pengertian pendapatan nasional
Adalah Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.
Atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.
Pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :
  • Menentukan laju tingkat perkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu Negara.
  • Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya.
  • Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya.
Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ( GDP)
adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri
Y = C + I + G + (X – M)

Keterangan :
Y       : Pendapatan Nasional  
C       : Pengeluaran konsumsi
 I       : Pengeluaran investasi
G       : Government Expenditure
X       : Ekspor
M      : Import

Contoh :
Diketahui data sebagai berikut.
·        Pengeluaran konsumsi            Rp 20.000.000,00
·        Menyewakan tanah                 Rp 10.000.000,00
·        Pengeluaran pengusaha           Rp 14.000.000,00
·        Ekspor                                    Rp 16.000.000,00
·        Impor                                      Rp   6.000.000,00
·        Keuntungan                                      Rp 10.000.000,00
Besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran yaitu…
Pembahasan :
Diketahui :
·        Pengeluaran konsumsi             Rp 20.000.000,00
·        Menyewakan tanah                 Rp 10.000.000,00
·        Pengeluaran pengusaha           Rp 14.000.000,00
·        Ekspor                                    Rp 16.000.000,00
·        Impor                                      Rp   6.000.000,00
Ditanyakan :
Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran (Y) ?
Y = C + I + G + ( X-M )
Y= 20.000.000 + 10.000.000 + 14.000.000 + (16.000.000-6.000.000)
   = 54.000.000
Jadi, pendapatan nasional Rp 54.000.000,00
Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan (NNI)
adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
NNI = NNP – Pajak tidak langsung
Y = r + i + w + p

Keterangan :
Y       : Pendapatan Nasional  
r        : sewa tanah/alam
i         : bunga modal (netto)
w       : upah TK
     : laba pengusaha/skill

Contoh :
Seorang petani menerima upah Rp 50.000,00, pengusaha tepung terigu akan mendapat laba Rp 25.000,00 jika ia menggunakan mesin sendiri, tetapi bila ia menyawa mesin Rp 10.000,00. Maka ia hanya mendapat laba Rp 15.000,00 Rp 10.000,00 diterima pemilik mesin sebagai sewa. Dan bila ia meminjam modal dari bank dan harus membayar bunga Rp 5.000,00, laba akan turun lagi menjadi Rp 10.000,00. Berapa jumlah pendapatan nasional melalui cara pendekatan pendapatan.

Pembahasan :

Diketahui :
·        w                Rp 50.000,00
·        r                  Rp 10.000,00
·        i                  Rp 10.000,00
·        p                 Rp 25.000,00

Ditanyakan :
Jumlah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan ?

Penyelesaian
NI = w + r + i + p
NI = 50.000 + 10.000 + 10.000 + 5.000 + 25.000
NI = 100.000

Jadi, jumlah pendapatan nasional Rp 100.000,00
Pendapatan nasional yang siap dibelanjakan ( Y disposable)
adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
DI = PI – Pajak langsung
Pendapatan Nasional Per Kapita
Adalah pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu negara selama satu periode tertentu.
Adapun rumusnya sebagai berikut.
Pendapatan Per Kapita=(Pendapatan nasional)/(Jumlah penduduk)
Berdasarkan Bank Dunia (World Bank) tingkat pendapatan per kapita suatu negara dibedakan menjadi empat kelompok
Negara berpendapatan rendah (Low Income Economics)
Negara berpendapatan rendah yaitu negara yang memiliki PNB per kapita $ 675 atau kurang
Negara yang berpendapatan menengah ke bawah (Lower Middle Economics)
Negara yang berpendapatan menengah ke bawah, yaitu negara-negara yang mempunyai PNB per kapita antara $ 675 – $ 2.695
Negara yang berpendapatan menengah tinggi (Upper Middle Economics)
Negara yang berpendapatan menengah tinggi, yaitu negara yang mempunyai PNB per kapita antara $ 2.695 – $ 8.355
Negara yang berpendapatan tinggi (High Income Economics)
Negara yang berpendapatan tinggi yaitu negara yang mempunyai PNB per kapita diatas $ 8.355
Dua cara meningkatkan pendapatan per kapita
• Memperbesar Gross National Product
• Menahan laju pertumbuhan penduduk
Manfaat perhitungan pendapatan per kapita:
1. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun
2. Sebagai data perbandingan tingkat suatu negara dengan negara lain
3. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup negara dengan negara lainnya
4. Sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi
V. Hubungan Pendapatan Nasional Penduduk dan Pendapatan Per Kapita
Pendapatan nasional sebuah negara tinggi, tetapi jumlah penduduknya besar maka pendapatan per kapitanya akan rendah. Sebaliknya pendapatan nasional rendah, tetapi jumlah penduduk kecil, pendapatan per kapitanya mungkin tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi memberikan gambaran umum tentang kesejahteraan penduduk, tetapi belum tentu selurh rakyat menikmat kemakmuran. Untuk itu harus ada aspek pemerataan pendapatan.
Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan biasa digunakan Koefisien Gini (Gini Ratio). Adapu kurva yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk sebagai penerima pendapatan dengan persentase pendapatan yang nyata-nyata diterima disebut Kurva Lorenz.

Keadaan Geografis Indonesia


Bab 5.
Keadaan Geografis Indonesia
*      Keberadaan pulau di Indonesia
Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau (menurut data tahun 2004,jumlah pulau di Indonesia), sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni tetap, menyebar sekitar katulistiwa, memberikan cuaca tropis. Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana lebih dari setengah (65%) populasi Indonesia. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya dan rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai kepulauan Nusantara atau kepulauan Indonesia.
-Kepulauan Sunda Besar meliputi pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi.
-Kepulauan Sunda Kecil meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
-Kepulauan Maluku dan Irian.
Berdasarkan GBHN tahun 1993, Indonesia dibagi menjadi 2 kawasan pembangunan, yaitu :
a.Kawasan Barat Indonesia, terdiri dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali.
b.Kawasan Timur Indonesia, terdiri dari Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, NTB dan NTT.
*      Keberadaan Indonesia didaratan tropika dengan curah hujan yang tinggi dan hanya dibedakan ke dalam 2 musim hujan setiap tahun.
Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut membawa banyak uap air dan hujan di kawasan Indonesia; dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara kering, membawa sedikit uap air. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celsius sampai 28 derajat Celsius sepanjang tahun.
Namun suhu juga sangat bevariasi; dari rata-rata mendekati 40 derajat Celsius pada musim kemarau di lembah Palu - Sulawesi dan di pulau Timor sampai di bawah 0 derajat Celsius di Pegunungan Jayawijaya - Irian. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Irian: Puncak Trikora (Mt. Wilhelmina - 4730 m) dan Puncak Jaya (Mt. Carstenz, 5030 m).
Ada 2 musim di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau, pada beberapa tempat dikenal musim pancaroba, yaitu musim di antara perubahan kedua musim tersebut.
Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 milimeter setahun, namun juga sangat bervariasi; dari lebih dari 7000 milimeter setahun sampai sekitar 500 milimeter setahun di daerah Palu dan Timor. Daerah yang curah hujannya rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan delta Mamberamo di Irian.
Setiap 3 sampai 5 tahun sekali sering terjadi El-Nino yaitu gejala penyimpangan cuaca yang menyebabkan musim kering yang panjang dan musim hujan yang singkat. Setelah El Nino biasanya diikuti oleh La Nina yang berakibat musim hujan yang lebat dan lebih panjang dari biasanya.

*      Indonesia mempunyai sumber pertambangan
Paradigma pertumbuhan ekonomi yang dianut oleh pemerintah Indonesia memandang segala kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia sebagai modal untuk menambah pendapatan negara. Sayangnya, hal ini dilakukan secara eksploitatif dan dalam skala yang massif. Sampai saat ini, tidak kurang dari 30% wilayah daratan Indonesia sudah dialokasikan bagi operasi pertambangan, yang meliputi baik pertambangan mineral, batubara maupun pertambangan galian C. Tidak jarang wilayah-wilayah konsesi pertambangan tersebut tumpang tindih dengan wilayah hutan yang kaya dengan keanekaragaman hayati dan juga wilayah-wilayah hidup masyarakat adat.

Operasi pertambangan yang dilakukan di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan hidup, kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat adat maupun budaya masyarakat local yaitu:
1.      Pertambangan Menciptakan Bencana Lingkungan
2.      Pertambangan Menghancurkan Sumber-Sumber Kehidupan Masyarakat
3.      Pertambangan Memicu Kekerasan dan Ketidakadilan terhadap Perempuan
4.      Pertambangan Memicu Terjadinya Pelanggaran HAM dan Meningkatkan Militerisme
Beberapa Kasus Pelanggaran HAM yang Sering Terjadi di Sekitar Wilayah Operasi Pertambangan, meliputi:
* Penyiksaan, perkosaan, pembunuhan, penculikan, penangkapan secara tidak sah, pencarian dan intimidasi, diskriminasi dalam ketenagakerjaan, serta pelarangan beraktivitas.
* Pelanggaran terhadap hak penghidupan secara subsistem yang berasal dari perampasan dan penghancuran ribuan hektar hutan, termasuk wilayah berburu dan berkebun masyarakat, serta kontaminasi sumber air dan wilayah penangkapan ikan, pelanggaran terhadap hak budaya, termasuk penghancuran gunung dan tempat-tempat lain yang bersifat spiritual dan dianggap suci oleh masyarakat adat.
* Pemindahan masyarakat secara paksa dan perusakan rumah-rumah, gereja, dan tempat-tempat tinggal lainnya.
Mata pencaharian
*      Presentase penduduk
Sebagian besar penduduk Indonesia 70%, mengarah ke sektor bercocok tanam seperti pertanian dan perkebunan.

*      Sebagian besar penduduk Indonesia mata pencaharian pokoknya adalah bertani.
Mata pencaharian masyarakat Indonesia beragam karena letak geografis dan letak ketinggian itu berbeda.Tanah Indonesia yang sangat subur ,mendorong masyarakat Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam itu untuk bercocok tanam dan menjadikannya sebagai mata pencaharian bagi mereka yang tinggal di dataran tinggi).
Selain bercocok tanam, sebagian besar penduduk Indonesia yang tinggal di dataran rendah (daerah pantai) mata pencaharian mereka mengarah ke sektor perikanan
Sedangkan, mata pencaharian penduduk di perkotaan mengarah kepada sektor pembangunan, perindustrian, transportasi, pariwisata.